==================================================
DBD Serang Warga Subulussalam
===============================================================
Mahardi
Hartono (14), warga Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota
Subulussalam sejak Selasa (14/2) kemarin dirawat secara intensif di
Puskesmas Penanggalan akibat terserang Demam Berdarah Degue (DBD).
SERAMBI/KHALIDIN
Kepala Puskesmas Penanggalan, dr Syarifin Usman Kombih yang ditanyai Serambi, Rabu (15/2) kemarin membenarkan adanya pasien DBD yang ditangani pihaknya. Ia mengaku dari hasil tes laboratorium yang dilakukan ada beberapa pasien yang diduga terserang DBD positif.
Kasus terakhir, kata Syarifin pasien bernama Mahardi Hartono (14), warga Cepu Indah, Subulussalam. Mahardi yang sehari-hari mondok di Ponpes Raudhatul Jannah, Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri sejak Selasa (14/2) lalu dirawat intensif di Puskesmas Penanggalan akibat demam berdarah yang ditimbulkan oleh serangan nyamuk aedes aegypti itu.
“Hasil pemeriksaan kami pasien yang sedang dirawat ini terkena DBD,” kata Syarifin semabri menyebutkan beberapa pasien lainnya yang positif menderita DBD.
Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinkes Kota Subulussalam melalui kasienya Budi yang ditanyai Serambi secara terpisah mengatakan, berdasarkan data yang diterima pihaknya jumlah penderita DBD sejak Januari mencapai enam orang.
“Kalau sama yang hari ini dan yang dirawat di Singkil itu berarti sudah enam pasien DBD, tapi semua ini kita tangani dan untuk kasus terakhir nanti saya akan tugaskan petugas ke lapangan,” terang Budi yang mengaku sedang berada di Banda Aceh dalam urusan dinas.(kh)
Editor : bakri
[Korannya]
========================================
Pemerintah dan DPRK Awasi Pendistribusian Mitan
==============================================
SUBULUSSALAM
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bersama Komisi B
DPRK Subulussalam meninjau pendistribusian minyak tanah (mitan)
bersubsidi, Rabu (15/2) di lokasi penyaluran, Desa Penanggalan,
Kecamatan Penanggalan. Hal itu untuk mengontrol agar tidak terjadi
permainan penyaluran mitan bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak.
Pantauan Serambi, Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting bersama Kadisprindagkop dan UKM Darmansyah memeriksa dokumen pengecer mitan saat mengambil dari agen. Bagi pangkalan/pengecer yang tidak bisa memperlihatkan dokumen perizinannya tidak diperkenankan mengambil mitan di sana.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari 33 pangkalan/pengecer mitan bersubsidi yang terdata baru 19 yang mengantongi izin dan tiga lainnya berjanji akan menyelesaikan pada Rabu (15/2) petang. Sedangkan sebelas pangkalan lainnya dipastikan tidak memiliki izin sehingga tidak akan mendapat jatah mitan bersubsidi.
Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting kepada Serambi mengatakan, aksi turun ke lapangan yang digelar merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRK dalam rapat yang digelar Kamis (12/1) lalu di gedung sidang DPRK setempat.
“Intinya, pengawasan ini untuk penertiban bukan untuk merugikan masyarakat. Saya akui mungkin dengan tindakan saya ini ada ratusan masyarakat yang membenci tapi apa yang saya lakukan ini untuk kepentingan puluhan ribu masyarakat Kota Subulussalam,” pungkas Netap.(kh)
Pantauan Serambi, Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting bersama Kadisprindagkop dan UKM Darmansyah memeriksa dokumen pengecer mitan saat mengambil dari agen. Bagi pangkalan/pengecer yang tidak bisa memperlihatkan dokumen perizinannya tidak diperkenankan mengambil mitan di sana.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari 33 pangkalan/pengecer mitan bersubsidi yang terdata baru 19 yang mengantongi izin dan tiga lainnya berjanji akan menyelesaikan pada Rabu (15/2) petang. Sedangkan sebelas pangkalan lainnya dipastikan tidak memiliki izin sehingga tidak akan mendapat jatah mitan bersubsidi.
Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting kepada Serambi mengatakan, aksi turun ke lapangan yang digelar merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRK dalam rapat yang digelar Kamis (12/1) lalu di gedung sidang DPRK setempat.
“Intinya, pengawasan ini untuk penertiban bukan untuk merugikan masyarakat. Saya akui mungkin dengan tindakan saya ini ada ratusan masyarakat yang membenci tapi apa yang saya lakukan ini untuk kepentingan puluhan ribu masyarakat Kota Subulussalam,” pungkas Netap.(kh)
Editor : bakri
[Korannya]
0 Comments
Print this page