===================================
Calo PNS Tipu Guru Honorer Subulussalam
==============================================
SUBULUSSALAM - Dua orang guru
honorer di lingkungan Pemko Subulussalam dilaporkan menjadi korban calo
yang mengaku bisa meluluskan kedua honorer tersebut menjadi pagawai
negeri sipil (PNS). Sang calo yang mencatut nama Bagian Kepegawaian
Setdako Subulussalam ini berhasil meraup uang Rp 13 juta.
Informasi yang diperoleh Serambi dari Kepala Bagian Kepegawaian Setdako Subulussalam, Gembira Bancin, menyebutkan, penipuan dengan mencatut nama instansinya tersebut telah menelan korban dua orang, masing-masing seorang guru honorer di SD Negeri Cepu, Kecamatan Penanggalan sebesar Rp 10 juta, dan seorang guru honorer SMP 2 Longkib, Kecamatan Longkib senilai Rp 3 juta.
Kasus serupa juga nyaris menimpa seorang guru honorer di SD Jontor. Namun guru tersebut mengkonfirmasi ke kepegawaian, sehingga tidak menjadi korban. “Saya sendiri heran saat ada yang tanya soal bayaran untuk bisa lulus masuk database padahal kami di Kepegawaian tidak pernah melakukan itu,” kata Gembira kepada Serambi, Kamis (16/2).
Sejauh ini kasus penipuan dengan modus dapat mengangkat menjadi pegawai dengan imbalan uang tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kota Subulussalam. Pihak kepegawaian pun terus menerus melakukan berbagai cara agar kasus penipuan tersebut tidak kembali terulang. Di antaranya, menyebarkan selebaran informasi yang ditujukan kepada Kepala SKPK, kecamatan yang ada dan melalui radio.
“Kami dari Kepegawaian minta kepada semua pegawai terlebih dari kalangan tenaga honorer jangan mudah percaya bila mendapatkan informasi apalagi meminta imbalan uang dengan iming-iming dapat memuluskan menjadi PNS,” tandas Gembira.
Dikatakan, sesuai data Kepegawaian Setdako Subulussalam jumlah tenaga honorer yang masuk dalam database kategori I sebanyak 88 orang sedangkan kategori II sebanyak 102 orang. Semua proses ditangani oleh pemerintah pusat yakni Menpan RB RI mulai dari verifikasi hingga pengumuman kelulusan yang dilakukan secara nasional.
“Jadi tidak ada sangkut paut dengan pemerintah daerah semua dilakukan secara nasional, makanya saya kembali imbau kalau ada yang meminta uang dengan iming-iming bisa melobi meluluskan menjadi PNS itu tidak benar dan jangan dilayani,” kata Gembira.(kh)
Informasi yang diperoleh Serambi dari Kepala Bagian Kepegawaian Setdako Subulussalam, Gembira Bancin, menyebutkan, penipuan dengan mencatut nama instansinya tersebut telah menelan korban dua orang, masing-masing seorang guru honorer di SD Negeri Cepu, Kecamatan Penanggalan sebesar Rp 10 juta, dan seorang guru honorer SMP 2 Longkib, Kecamatan Longkib senilai Rp 3 juta.
Kasus serupa juga nyaris menimpa seorang guru honorer di SD Jontor. Namun guru tersebut mengkonfirmasi ke kepegawaian, sehingga tidak menjadi korban. “Saya sendiri heran saat ada yang tanya soal bayaran untuk bisa lulus masuk database padahal kami di Kepegawaian tidak pernah melakukan itu,” kata Gembira kepada Serambi, Kamis (16/2).
Sejauh ini kasus penipuan dengan modus dapat mengangkat menjadi pegawai dengan imbalan uang tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kota Subulussalam. Pihak kepegawaian pun terus menerus melakukan berbagai cara agar kasus penipuan tersebut tidak kembali terulang. Di antaranya, menyebarkan selebaran informasi yang ditujukan kepada Kepala SKPK, kecamatan yang ada dan melalui radio.
“Kami dari Kepegawaian minta kepada semua pegawai terlebih dari kalangan tenaga honorer jangan mudah percaya bila mendapatkan informasi apalagi meminta imbalan uang dengan iming-iming dapat memuluskan menjadi PNS,” tandas Gembira.
Dikatakan, sesuai data Kepegawaian Setdako Subulussalam jumlah tenaga honorer yang masuk dalam database kategori I sebanyak 88 orang sedangkan kategori II sebanyak 102 orang. Semua proses ditangani oleh pemerintah pusat yakni Menpan RB RI mulai dari verifikasi hingga pengumuman kelulusan yang dilakukan secara nasional.
“Jadi tidak ada sangkut paut dengan pemerintah daerah semua dilakukan secara nasional, makanya saya kembali imbau kalau ada yang meminta uang dengan iming-iming bisa melobi meluluskan menjadi PNS itu tidak benar dan jangan dilayani,” kata Gembira.(kh)
Editor : bakri
[Korannya ]
0 Comments
Print this page