TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah punya alasan
mendasar menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk
jenis premium dan solar di tengah harga minyak dunia tengah melemah.
Presiden
Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan
menteri-menteri terkait mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) bersubsidi, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014).
Mulai pukul 00.00 tanggal 18 November 2014 harga BBM bersubsidi
mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000, jenis premium naik dari Rp 6.500
menjadi Rp 8.500 sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.
(TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Seperti dijelaskan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di kompleks
Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11/2014) malam, hitung-hitungan harga
minyak premium dan solar tidak bisa berpatokan pada turunnya harga
minyak dunia hanya dalam beberapa pekan terakhir ini.
"Kita tidak melihat harga minyak hari per harinya. Kita harus
melihatnya dalam setahun, sebulan, bagaimana perkembangannya. karena
harga minyak ini kita lihat bahwa pasti akan rendah terus. Bisa saja
kemudian naik, meski naiknya sedikit, tetapi tetap saja itu akan
menciptakan subsidi," tegas Menkeu.
Dengan mengalihkan subsidi BBM kepada sektor produktif, akan banyak
infrastruktur, perlindungan kesejehteraan masyarakat kurang mampu dan
Pembangunan pembangkit listrik yang bisa dibangun.
"Kalau kita lihat, ya rata-rata setahun ini kalau kita ambil
perkiraan premium itu Rp3.500 per liter, subsidinya per liter kalau kita
lihat rata-rata setahunnya. Jadi memang itu jumlahnya cukup besar. Jadi
kalau kita naikkan Rp2.000 berarti masih menyisakan kalau kita
rata-rata setahun Rp1.500. Kalau memang lihat hari ke hari, bulan ke
bulan pasti ada fluktuasi," jelasnya.
Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, kenaikan harga BBM subsidi akan
memberikan tambahan anggaran untuk belanja produktif pemerintah di atas
Rp100 triliun.
"Kebijakan hari ini (menaikkan harga BBM) akan memberikan tambahan
untuk belanja produktif di atas Rp100 triliun," ungkap Menkeu.
Kemana tambahan belanja ini akan dipakai? Menkeu jelaskan tambahan
biaya ini akan dialihkan untuk belanja produktifnya, yang sebagian akan
ditujukan untuk infrastruktur, memperkuat perlindungan sosial bagi
keluarga miskin dan hampir miskin.
"Yang paling penting adalah untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi, termasuk pembangunan di sektor maritim,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago
menambahkan, tambahan anggaran dari pengalihan subsidi BBM akan dipakai
dalam agenda prioritas Kabinet Kerja yakni meningkatkan produksi pangan.
Seperti untuk memperbaiki irigasi yang rusak dan membangun irigasi yang
baru.
"Insya Allah tiga tahun mendatang kita bisa swasembada beras,” ungkapnya.
Selain itu tambahan anggaran ini juga akan digunakan untuk
peningkatkan produksi energi. Yakni, dengan mempercepat realisasi
pembangunan pembangkit, dan juga untuk sektor kemaritiman dan kelautan,
pembangunan dan perbaikan jalan dan jalan baru yang memang
memprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, untuk membuat masyarakat
lebih produktif.
Note: Situs Web Asli
0 Comments
Print this page