SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo
(Jokowi) membawa "oleh-oleh" berupa 12 kesepakatan yang dicapai dengan
sejumlah negara pascapertemuan KTT APEC di Beijing, Tiongkok, beberapa
waktu lalu. Dalam waktu dekat, seluruh kesepakatan itu akan
ditindaklanjuti.
Presiden Jokowi beserta jajarannya
Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Bandara
Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (16/11/2014). "Mendag yang sudah
melaporkan ada 12 kesepakatan yang sudah dihasilkan di Beijing, silakan
ditanyakan lebih detail ke Mendag," kata Andi.
Andi mengungkapkan beberapa kesepakatan itu bahkan sudah langsung ada
penandatanganan memorandum of understanding (MoU) business to business.
Setelah penandatanganan MoU itu, Andi memastikan semua menteri terkait
akan langsung bekerja.
Lebih lanjut, Andi mengungkapkan, konsep Jokowi untuk memangkas
birokrasi dalam perizinan telah membuat Perdana Menteri Australia Tony
Abbott. Di depan forum APEC, ASEAN Summit, hingga G20, Jokowi selalu
mempromosikan rencana pelayanan izin satu pintu.
"Ketika pertemuan bilateral, PM Abbot misalnya malah bertanya
bagaimana Indonesia bisa merancang one stop service dengan
pemotongan-pemotongan beberapa tahapan birokrasi perizinan, karena itu
di Australia susah sekali dilakukan," kata Andi.
Sebelumnya, Presiden langsung mengutus sejumlah menteri untuk
menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral yang dilakukannya dengan
kepala negara dalam forum KTT APEC, KTT ASEAN, dan G20. Para menteri itu
diminta untuk jemput bola mendatangi negara-negara yang sudah
menyatakan ketertarikannya menjalin kerja sama dengan Indonesia.
Jokowi mencontohkan Menteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo
akan diutus ke Tiongkok dan Jepang untuk membahas masalah kemaritiman.
Untuk industri otomotif, Jokowi mengungkapkan pengusaha Italia tertarik
untuk berinvestasi ban di Indonesia.
Selain itu, Jokowi juga mengaku berhasil membawa rencana investasi di
sektor pelabuhan hingga pembangkit listrik. Untuk menggarap dua sektor
itu, Jokowi mengaku akan meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk
menindaklanjuti sehingga benar-benar tercipta kerja sama yang konkret.
"Ini harus ditindaklanjuti. Kalau nggak, ya nggak akan ketemu," katanya.
Note: Situs Web Asli