Merdeka.com - Tingkat persaingan pada ajang pemilihan presiden
2014 semakin sengit. Masing-masing kubu calon presiden dan calon wakil
presiden saling klaim kemenangan, meski belum ada penetapan dari Komisi
Pemilihan Umum (KPU).
Namun, banyak pihak merasa khawatir dengan hal itu. Sebab, jeda
antara masa pemungutan suara dan penetapan hasil penghitungan oleh KPU
terlampau jauh. Ditakutkan banyak tangan-tangan tak terlihat bermain
dengan cara memanipulasi perolehan suara, dengan modus iming-iming
hadiah tertentu.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Johan Budi, menyatakan lembaga penegak hukum itu ikut mengawasi
dugaan pelanggaran hukum dan kecurangan proses pilpres. Utamanya jika
menyangkut ranah korupsi dan suap.
"Kita imbau pada penyelenggara pilpres karena menentukan nasib negara
jangan main-main dengan nasib rakyat yang ratusan juta. KPK tidak
tidur," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis
(10/7).
Johan menyatakan KPK sudah siap menghimpun dan bergerak jika ada
laporan mencurigakan dari masyarakat. Dia memperingatkan supaya KPU
sebagai penyelenggara negara dan kedua kubu capres-cawapres tidak
bersekutu melakukan perbuatan melanggar hukum.
"Ini persoalan bangsa luas. Saya kira KPU tidak akan main-main dalam
menyelenggarakan tugasnya, dan jangan main-main terhadap masalah
bangsa," sambung Johan.