Gubernur Nilai Muskil Pisahkan Subulussalam-Singkil dari Aceh
SUBULUSSALAM
– Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menegaskan secara fakta geografis dan
sejarah peradaban, Subulussalam dan Singkil merupakan bagian dari
wilayah provinsi Aceh. Gubernur menilai muskil (sulit) memisahkan kedua
daerah tersebut dari Aceh. “Kalau ada yang coba-coba, orang itu bukan
hanya menentang fakta geografis, tapi juga merusak peradaban sejarah
Aceh yang sebenarnya,” tegas Gubernur Zaini Abdullah dalam sambutan
tertulisnya yang dibacakan Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti pada
pembukaan Sidang Tahunan II Forum Komunikasi Masyarakat Wilayah
Singkil-Subulussalam (FK-HMWS SI), Sabtu (8/12) di Hermes One
Subulussalam Hotel.
Ketua Umum FK-HMWS SI, Ir H Jamil Ansari MM menyatakan kecewa terhadap ketidakhadiran Gubernur Aceh bahkan tidak mengutus perwakilan ke Kota Subulussalam untuk acara Sidang Tahunan FK-HMWS SI.
“Saya kecewa karena gubernur tidak hadir dan mengirimkan utusan provinsi, padahal Subulussalam dan Singkil daerah terisolir seharusnya beliau mau melihat langsung kondisi masyarakat di daerah ini,” kata Jamil Ansari yang juga Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera RI.
Menurut pria asal Singkil tersebut, FK-HMWS SI berperan penting dalam melahirkan Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. “Wadah ini selain bertujuan menyelesaikan masalah masyarakat perantauan, juga berperan aktif dalam menmbangun Singkil dan Subulussalam,” kata Jamil sambil menambahkan, “dalam sejarahnya, FK-HMWS SI berjuang melahirkan ide-ide serta gagasan dan lobi-lobi politik baik di pusat maupun di tingkat provinsi Aceh dalam mewujudkan pemekaran di Aceh Singkil dan Subulussalam waktu itu.”
Sedangkan Gubernur Aceh, dalam teks pidato setebal 10 halaman yang dibacakan Wali Kota Subulussalam menjelaskan, Aceh masa lalu merupakan sebuah kerajaan besar yang memiliki sejumlah etnis seperti Aceh pesisir, Gayo, Jamee, dan Singkil. Semua suku tersebut, menurut Gubernur Zaini adalah orang Aceh dan semua bahasa yang digunakan etnis di Aceh merupakan bahasa Aceh.
Namun, akhir-akhir ini, Gubernur mengakui adanya anggapan bahwa bahasa Aceh hanya satu yakni yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Aceh pesisir timur. Sementara bahasa Gayo, Singkil, dan Jamee dianggap bukan bahasa Aceh. “Ini sebuah kesalahan besar, karena yang dimaksud dengan bahasa Aceh adalah semua bahasa yang digunakan etnis-etnis yang berdiam di Aceh. Termasuk bahasa Singkil yang banyak digunakan di Singkil dan Subulussalam,” ujar Zaini seraya mengatakan setidaknya ada 13 bahasa lokal di Aceh dan merupakan kategori bahasa Aceh.
Diplot lebih besar
Dalam hal pembangunan di Aceh, Gubernur Zaini menyatakan pihaknya akan melaksanakan secara merata ke seluruh wilayah Aceh tanpa ada istilah daerah yang diutamakan dan kurang mendapat perhatian atau dengan istilah anak tiri dan anak kandung. Namun, katanya, pelaksanaan pembangunan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
Dalam mengalokasikan anggaran pembangunan insfratruktur dari APBA 2013 mendatang, anggaran untuk Aceh Wilayah tengah dan Pantai Barat-Selatan menurut Gubernur akan diplot lebih besar.
Gubernur Zaini juga berharap, melalui Sidang Tahunan FK-HMWSI SI, masyarakat Singkil dan Subulussalam bisa menjadikan sebagai sarana untuk melakukan konsolidasi dalam mendukung program-program pembangunan di Aceh. Gubernur pun menyambut baik sidang tahunan tersebut yang diharapkan akan menghasilkan rekomendasi penting untuk perkembangan Kota Subulussalam maupun Aceh Singkil. Semua rekomendasi dari sidang tahunan FK HMWS SI, menurut Gubernur Aceh akan menjadi bahan rujukan dalam merancang pembangunan bagi kedua kabupaten/kota terkait.
Tokoh-tokoh besar
Di awal sambutannya, Gubernur Zaini juga mengakui saat menyebut nama Singkil dan Subulussalam dirinya langsung mengenang dua tokoh besar yang berpengaruh dalam sejarah dan peradaban Aceh. Seperti di Singkil, kata Gubernur, mengingatkannya pada kamasyhuran Syekh Abdurrauf al-Singkily, ulama besar dan cendikiawan yang cukup populer dengan nama Syiah Kuala. Syekh Abdurrauf bahkan sempat menjadi penasehat utama kerajaan Aceh Darussalam.
Pun demikian dengan Subulussalam, terkenal dengan figur ulama besar nusantara yakni Syekh Hamzah al-Fansury pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Syah abad 16.
Dari rujukan kedua tokoh ulama besar tersebut, Gubernur Zaini pun mempertanyakan adanya anggapan bahwa sejarah Singkil dan Subulussalam terpisah dari sejarah Aceh. Orang yang beranggapan demikian, menurut Gubernur merupakan orang yang tidak memahami sejarah Aceh. “Makanya saya heran kalau masih ada sebagian orang Singkil atau Subulussalam yang merasa mereka bukan orang Aceh. Ini jelas pandangan yang salah,” demikian Zaini Abdullah.(kh)
Ketua Umum FK-HMWS SI, Ir H Jamil Ansari MM menyatakan kecewa terhadap ketidakhadiran Gubernur Aceh bahkan tidak mengutus perwakilan ke Kota Subulussalam untuk acara Sidang Tahunan FK-HMWS SI.
“Saya kecewa karena gubernur tidak hadir dan mengirimkan utusan provinsi, padahal Subulussalam dan Singkil daerah terisolir seharusnya beliau mau melihat langsung kondisi masyarakat di daerah ini,” kata Jamil Ansari yang juga Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera RI.
Menurut pria asal Singkil tersebut, FK-HMWS SI berperan penting dalam melahirkan Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. “Wadah ini selain bertujuan menyelesaikan masalah masyarakat perantauan, juga berperan aktif dalam menmbangun Singkil dan Subulussalam,” kata Jamil sambil menambahkan, “dalam sejarahnya, FK-HMWS SI berjuang melahirkan ide-ide serta gagasan dan lobi-lobi politik baik di pusat maupun di tingkat provinsi Aceh dalam mewujudkan pemekaran di Aceh Singkil dan Subulussalam waktu itu.”
Sedangkan Gubernur Aceh, dalam teks pidato setebal 10 halaman yang dibacakan Wali Kota Subulussalam menjelaskan, Aceh masa lalu merupakan sebuah kerajaan besar yang memiliki sejumlah etnis seperti Aceh pesisir, Gayo, Jamee, dan Singkil. Semua suku tersebut, menurut Gubernur Zaini adalah orang Aceh dan semua bahasa yang digunakan etnis di Aceh merupakan bahasa Aceh.
Namun, akhir-akhir ini, Gubernur mengakui adanya anggapan bahwa bahasa Aceh hanya satu yakni yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Aceh pesisir timur. Sementara bahasa Gayo, Singkil, dan Jamee dianggap bukan bahasa Aceh. “Ini sebuah kesalahan besar, karena yang dimaksud dengan bahasa Aceh adalah semua bahasa yang digunakan etnis-etnis yang berdiam di Aceh. Termasuk bahasa Singkil yang banyak digunakan di Singkil dan Subulussalam,” ujar Zaini seraya mengatakan setidaknya ada 13 bahasa lokal di Aceh dan merupakan kategori bahasa Aceh.
Diplot lebih besar
Dalam hal pembangunan di Aceh, Gubernur Zaini menyatakan pihaknya akan melaksanakan secara merata ke seluruh wilayah Aceh tanpa ada istilah daerah yang diutamakan dan kurang mendapat perhatian atau dengan istilah anak tiri dan anak kandung. Namun, katanya, pelaksanaan pembangunan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
Dalam mengalokasikan anggaran pembangunan insfratruktur dari APBA 2013 mendatang, anggaran untuk Aceh Wilayah tengah dan Pantai Barat-Selatan menurut Gubernur akan diplot lebih besar.
Gubernur Zaini juga berharap, melalui Sidang Tahunan FK-HMWSI SI, masyarakat Singkil dan Subulussalam bisa menjadikan sebagai sarana untuk melakukan konsolidasi dalam mendukung program-program pembangunan di Aceh. Gubernur pun menyambut baik sidang tahunan tersebut yang diharapkan akan menghasilkan rekomendasi penting untuk perkembangan Kota Subulussalam maupun Aceh Singkil. Semua rekomendasi dari sidang tahunan FK HMWS SI, menurut Gubernur Aceh akan menjadi bahan rujukan dalam merancang pembangunan bagi kedua kabupaten/kota terkait.
Tokoh-tokoh besar
Di awal sambutannya, Gubernur Zaini juga mengakui saat menyebut nama Singkil dan Subulussalam dirinya langsung mengenang dua tokoh besar yang berpengaruh dalam sejarah dan peradaban Aceh. Seperti di Singkil, kata Gubernur, mengingatkannya pada kamasyhuran Syekh Abdurrauf al-Singkily, ulama besar dan cendikiawan yang cukup populer dengan nama Syiah Kuala. Syekh Abdurrauf bahkan sempat menjadi penasehat utama kerajaan Aceh Darussalam.
Pun demikian dengan Subulussalam, terkenal dengan figur ulama besar nusantara yakni Syekh Hamzah al-Fansury pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Syah abad 16.
Dari rujukan kedua tokoh ulama besar tersebut, Gubernur Zaini pun mempertanyakan adanya anggapan bahwa sejarah Singkil dan Subulussalam terpisah dari sejarah Aceh. Orang yang beranggapan demikian, menurut Gubernur merupakan orang yang tidak memahami sejarah Aceh. “Makanya saya heran kalau masih ada sebagian orang Singkil atau Subulussalam yang merasa mereka bukan orang Aceh. Ini jelas pandangan yang salah,” demikian Zaini Abdullah.(kh)
Editor : bakri
0 Comments
Print this page