Dua Siswa 
Ikut UN di Mapolsek
Ikut UN di Mapolsek
* Terlibat Kasus Jambret
- Secara umum, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA dan MA
di seluruh Aceh, Senin (16/4) kemarin berlangsung lancar, aman, dan
tertib. Tidak ada laporan tentang insiden yang menonjol. Cuma di Kota
Subulussalam, dua siswa terpaksa mengikuti ujian di ruang kerja Kapolsek
Simpang Kiri, karena keduanya tersangkut kasus hukum.
Kedua siswa itu masing-masing berinisial JM dan DSB, siswa kelas III sebuah SMA dan sebuah MAS di Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Menurut polisi, kedua siswa itu kini berstatus tahanan, karena terlibat kasus jambret.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbudpora) Kota Subulussalam, Asmial kepada Serambi mengatakan, meski sedang tersandung kasus hukum, tapi kedua siswa itu tetap diperbolehkan kepolisian ikut UN tahun ini, atas permintaan Disdikbudpora setempat.
Menurut Asmial, semula sempat ada kendala untuk ikut UN bagi dua siswa yang tersandung kasus hukum tersebut. Polisi minta UN-nya dilaksanakan di Mapolres Aceh Singkil, karena kedua siswa itu tahanan polres. “Kalau kita ikuti permintaan itu, maka waktunya tidak akan mencukupi, mengingat jarak Mapolres Aceh Singkil dari Kota Subulussalam sekitar 80 kilometer. Akhirnya, polisi setuju UN untuk kedua siswa itu dilaksanakan di Mapolsek Simpang Kiri saja,” ujarnya.
Kata Asmial, pengawasan terhadap kedua siswa itu pun dilakukan sesuai ketentuan. Agar tidak tertekan secara psikologis, kedua siswa itu ujian di ruang kerja Kapolsek Simpang Kiri.
Kapolres Aceh Singkil, AKBP Bambang Syafrianto yang dikonfirmasi Serambi melalui Kapolsek Simpang Kiri AKP Rahman Manurung mengatakan pihaknya tetap memberikan hak-hak siswa yang kini tersangkut kasus hukum itu, untuk ikut UN. Tak hanya itu, kedua siswa tersebut juga mendapat pendampingan hukum dari Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak (Lampuan) Kota Subulussalam.
Berjalan lancar
Wakil Wali Kota Subulussalam, Affan Alfian Bintang didampingi Kadis Pendidikan Nurhayat dan Sekretaris Dinas Pendidikan Asmial, meninjau pelaksanaan UN pada hari pertama ke tiga sekolah, yakni SMA Negeri 1 Simpang Kiri, SMKN Penanggalan, dan MAN Subulussalam.
Dalam kunjungannya ke SMKN Penanggalan, Wawalko Affan Bintang meninjau kesiapan panitia UN di ruang panitia dan pengawas. Secara umum, pelaksanaan UN di Subulussalam berjalan lancar dan aman.
Selanjutnya, Affan meninjau siswa yang ikut UN di ruang-ruang kelas dan melihat berbagai sarana di sekolah itu. Politisi dari Partai Hanura ini memotivasi para peserta UN agar tidak cemas maupun takut dalam mengisi soal-soal yang diujikan.
“Tidak ada yang perlu dicemaskan, tapi jangan buru-buru mengisinya, nanti bisa salah,” pesan Affan seraya berharap agar pihak pelaksana menjalankan tugas dengan baik dan menghindari kecurangan.
Sekretaris Dinas Pendidikan Subulussalam, Asmial kepada Serambi mengatakan, 1.710 siswa dari sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliah baik negeri maupun swasta di daerah itu mengikuti UN kemarin.
Dari sejumlah itu, masing-masing 637 siswa SMA/MA Negeri, 782 siswa SMA/MA Swasta dan 291 siswa SMK.
Imbauan
Suasana jauh berbeda terlihat di Kompleks MAN Subulussalam yang terletak di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan. Di beberapa gedungnya terpampang spanduk berisikan imbauan agar para siswa/i tidak berharap bantuan dari para guru. Setidaknya ada tiga lembar spanduk yang disponsori dua operator telepon seluler. Imbauan tersebut antara lain berisi, “Jangan nodai pendidikan dengan membantu jawaban UN. Mari kita percayakan pada kemampuan siswa sepenuhnya.” (kh)
- Secara umum, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA dan MA
di seluruh Aceh, Senin (16/4) kemarin berlangsung lancar, aman, dan
tertib. Tidak ada laporan tentang insiden yang menonjol. Cuma di Kota
Subulussalam, dua siswa terpaksa mengikuti ujian di ruang kerja Kapolsek
Simpang Kiri, karena keduanya tersangkut kasus hukum.Kedua siswa itu masing-masing berinisial JM dan DSB, siswa kelas III sebuah SMA dan sebuah MAS di Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Menurut polisi, kedua siswa itu kini berstatus tahanan, karena terlibat kasus jambret.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbudpora) Kota Subulussalam, Asmial kepada Serambi mengatakan, meski sedang tersandung kasus hukum, tapi kedua siswa itu tetap diperbolehkan kepolisian ikut UN tahun ini, atas permintaan Disdikbudpora setempat.
Menurut Asmial, semula sempat ada kendala untuk ikut UN bagi dua siswa yang tersandung kasus hukum tersebut. Polisi minta UN-nya dilaksanakan di Mapolres Aceh Singkil, karena kedua siswa itu tahanan polres. “Kalau kita ikuti permintaan itu, maka waktunya tidak akan mencukupi, mengingat jarak Mapolres Aceh Singkil dari Kota Subulussalam sekitar 80 kilometer. Akhirnya, polisi setuju UN untuk kedua siswa itu dilaksanakan di Mapolsek Simpang Kiri saja,” ujarnya.
Kata Asmial, pengawasan terhadap kedua siswa itu pun dilakukan sesuai ketentuan. Agar tidak tertekan secara psikologis, kedua siswa itu ujian di ruang kerja Kapolsek Simpang Kiri.
Kapolres Aceh Singkil, AKBP Bambang Syafrianto yang dikonfirmasi Serambi melalui Kapolsek Simpang Kiri AKP Rahman Manurung mengatakan pihaknya tetap memberikan hak-hak siswa yang kini tersangkut kasus hukum itu, untuk ikut UN. Tak hanya itu, kedua siswa tersebut juga mendapat pendampingan hukum dari Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak (Lampuan) Kota Subulussalam.
Berjalan lancar
Wakil Wali Kota Subulussalam, Affan Alfian Bintang didampingi Kadis Pendidikan Nurhayat dan Sekretaris Dinas Pendidikan Asmial, meninjau pelaksanaan UN pada hari pertama ke tiga sekolah, yakni SMA Negeri 1 Simpang Kiri, SMKN Penanggalan, dan MAN Subulussalam.
Dalam kunjungannya ke SMKN Penanggalan, Wawalko Affan Bintang meninjau kesiapan panitia UN di ruang panitia dan pengawas. Secara umum, pelaksanaan UN di Subulussalam berjalan lancar dan aman.
Selanjutnya, Affan meninjau siswa yang ikut UN di ruang-ruang kelas dan melihat berbagai sarana di sekolah itu. Politisi dari Partai Hanura ini memotivasi para peserta UN agar tidak cemas maupun takut dalam mengisi soal-soal yang diujikan.
“Tidak ada yang perlu dicemaskan, tapi jangan buru-buru mengisinya, nanti bisa salah,” pesan Affan seraya berharap agar pihak pelaksana menjalankan tugas dengan baik dan menghindari kecurangan.
Sekretaris Dinas Pendidikan Subulussalam, Asmial kepada Serambi mengatakan, 1.710 siswa dari sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliah baik negeri maupun swasta di daerah itu mengikuti UN kemarin.
Dari sejumlah itu, masing-masing 637 siswa SMA/MA Negeri, 782 siswa SMA/MA Swasta dan 291 siswa SMK.
Imbauan
Suasana jauh berbeda terlihat di Kompleks MAN Subulussalam yang terletak di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan. Di beberapa gedungnya terpampang spanduk berisikan imbauan agar para siswa/i tidak berharap bantuan dari para guru. Setidaknya ada tiga lembar spanduk yang disponsori dua operator telepon seluler. Imbauan tersebut antara lain berisi, “Jangan nodai pendidikan dengan membantu jawaban UN. Mari kita percayakan pada kemampuan siswa sepenuhnya.” (kh)
Editor : bakri
Lahan Diserobot, Petani Mengadu ke DPRK
- Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Ikatan Keluarga
Tapanuli Selatan (Ikatapsel) Kota Subulussalam, Senin (16/4) mendatangi
komisi B DPRK Subulussalam, untuk menyampaikan penyerobotan lahan mereka
di Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam.Warga diterima Wakil ketua DPRK Karlinus, ketua dan anggota komisi B bidang perkebunan dan kehutanan, Syarifuddin, Netap Ginting, Fajri, ketua komisi A Syarifuddin padang dan anggota Jamasa Cibro. Hadir pula dalam kesempatan itu aktivis LSM berkah Syahril Tinambunan.
Ketua Ikatapsel, Sabaruddin Nasution mengatakan lahan mereka terletak di Desa Bukit Alim, kecamatan Longkib seluas 246 hektar dibuka tahun 2007. Lahan tersebut dibuka oleh 117 kepala keluarga. Namun lahan tersebut telah diserobot oleh seorang oknum cukong hingga 52 hektare. Karenanya, warga berharap agar dewan dapat memfasilitasi agar lahan mereka dapat dikembalikan.
“DPRK mohon bisa membantu agar hak-hak kami dikembalikan jangan sampai menimbulkan konflik,” kata Sabaruddin. “Masalahnya, tanah kami yang hanya dua hektar itupun dikuasai inilah yang kami sesalkan,” timpal petani lainnya Rahmad Lubis.
Anggota DPRK, Jamasa Cibro, meminta pimpinan DPRK Subulussalam segera membentuk tim Pansus dan menyarankan Ketua Komisi A mengalokasikan dana terkait masalah sengketa lahan di daerah tersebut.
Tak hanya lahan masyarakat, Jamasa juga meminta agar tim pansus melakukan pendataan atau inventarisir lahan Hak Guna Usaha (HGU). Pasalanya selama ini tak sedikit masyarakat Subulussalam yang harus meringkuk dalam penjara lantaran dituduh menyerobot lahan HGU. “Padahal batas-batas HGU selama ini tidak jelas tapi asal ada warga yang menggarap dilaporkan ke polisi,” tegas Jamasa.(kh)
Editor : bakri
0 Comments
Print this page