Hujan Deras Tumbangkan Sejumlah Pohon
====================================================
Laporan Khalidin
SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSLAM - Hujan deras, petir menyambar dan angin kencang melanda Kota Subulussalam dan sekitarnya, Selasa (28/2/2012) petang. Sejumlah pohon bertumbangan dan menimpa bahkan memutus kabel listrik dan Telkom.
Pantauan Serambinews.com di lapangan, sebuah pohon pinang di jalan pendidikan patah dan menimpa atap sekolah di sana. Selain itu, pohon pinang tersebut juga memutus kabel listrik yang membetang di bawahnya. Sementara di Jalan Malikussaleh sejumlah kabel telkom putus akibat diterapa angin kencang.
Hujan deras disertai angin kencang membuat warga ketakutan. Pasalnya baru saja beberapa minggu lalu daerah ini dilanda angin puting beliung dan hujan es. Apalagi setiap hujan selalu diiringi petir yang kerap menelan korban. Sementara beberapa rumah warga di jalan T.Nyak Adam Kamil terendam air luapan akibat buruknaya drainase di kawasan itu.
SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSLAM - Hujan deras, petir menyambar dan angin kencang melanda Kota Subulussalam dan sekitarnya, Selasa (28/2/2012) petang. Sejumlah pohon bertumbangan dan menimpa bahkan memutus kabel listrik dan Telkom.
Pantauan Serambinews.com di lapangan, sebuah pohon pinang di jalan pendidikan patah dan menimpa atap sekolah di sana. Selain itu, pohon pinang tersebut juga memutus kabel listrik yang membetang di bawahnya. Sementara di Jalan Malikussaleh sejumlah kabel telkom putus akibat diterapa angin kencang.
Hujan deras disertai angin kencang membuat warga ketakutan. Pasalnya baru saja beberapa minggu lalu daerah ini dilanda angin puting beliung dan hujan es. Apalagi setiap hujan selalu diiringi petir yang kerap menelan korban. Sementara beberapa rumah warga di jalan T.Nyak Adam Kamil terendam air luapan akibat buruknaya drainase di kawasan itu.
Editor : arif
Baca Korannya di Bawah Ini :
[KORAN]
=================================
=================================
Waket DPRK: Jangan Keluarkan Izin HGU
=======================================================
SUBULUSSALAM
- Wali Kota Subulussalam diminta tidak lagi mengeluarkan izin Hak Guna
Usaha (HGU) kepada perusahaan manapun karena lahan yang ada saat ini
sudah semakin sempit. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRK
Subulussalam, Karlinus didampingi Ketua Komisi B Netap Ginting kepada
Serambi, Senin (27/2) kemarin di ruang kerja Komisi B menanggapi
permohonan izin lokasi seluas 1.700 hektar oleh PT Indo Sawit Perkasa.
Menurut Karlinus, jika lahan-lahan di Kota Subulussalam terus diberikan kepada pemilik modal maka ke depan masyarakat setempat tidak mendapat tanah lagi. Di sisi lain, kata Karlinus, Pemerintah Kota Subulussalam juga membuat program perkebunan rakyat. Karenanya, Karlinus mengingatkan pemerintah setempat agar melihat jangka panjang jangan sampai masyarakat Subulussalam menjadi penonton di negeri sendiri. Dalam hal ini, Karlinus mengaku pihaknya berinisiatif untuk membuat qanun tentang pertanahan.
“Qanun ini untuk menghindari aksi jual beli tanah Negara, karena siapapun tidak bisa memperjualbelikan tanah Negara kecuali sudah ada sertifikat,” tegas Karlinus.
Senada dengan itu disampaikan Ketua Komisi B Netap Ginting. Menurut Netap, pemberian izin lokasi dan HGU harus dihentikan demi masa depan masyarakat Kota Subulussalam. Menurut Netap, seandainya Pemko Subulussalam ingin menyejahterakan masyarakatnya, bisa saja membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perkebunan.
“Karena dari pada memberikan kepada investor luar lebih baik daerah yang mengelola lahannya sendiri apalagi, kalau nanti dana otsus ini tidak ada lagi dari mana lagi sumber PAD kalau tidak ada usaha-usaha,” kata Netap.
Menanggapi masalah tersebut, Wali Kota Subulussalam Merah Sakti mengatakan pemberian izin hanya ke perusahaan yang jelas konpensasinya kepada masyarakat dan lahan terkait tidak bermasalah. Sebab, program pemerintah juga untuk mensejahterakan masyarakat melalui perkebunan. Dalam hal ini, Pemko Subulussalam menerapkan agar perusahaan yang masuk ke Subulusalam harus memberikan konpensasi seluas 30 persen untuk masyarakat sekitarnya.”Karena tidak pun kita berikan izin, banyak orang yang menguasai 25-50 hektar, padahal sesuai peratusan menguasai lahan 25 hektar saja harus ada izin,” kata Wali Kota Sakti seraya mengatakan sering mengimbau masyarakat agar tidak menjual belikan tanah untuk kepentingan pribadi.
Terkait penjualan tanah Negara, Walkot Sakti menyatakan kerap menginstruksikan kepada camat agar menjaga wilayahnya masing-masing tidak diganggu orang. Sakti menyontohkan Camat Sultan Daulat yang merekomendasi masyarakat Desa Pasir Belo membuat kerjasama dengan calon pemodal dan jelas porsinya. Dibelakang, kata Sakti, masyarakat Desa Bawan membuka lahan. Padahal, berdasarkan surat camatlah, Wali Kota Subulussalam mengeluarkan surat rekomendasi kepada Disbunhut, BPN untuk melihat apakah lahan tidak berbenturan dengan hutan lindung, hutan produksi, suaka margasatwa dan lain-lain.”Ternyata, surat memang dilayangkan ke pemerintah tapi di Bawan sudah kerja, kenapa tidak dari sebelumnya, dari mana uang mereka membuka lahan, berarti ada cukong di belakang, makanya ini akan dibentuk tim untuk ke lapangan,” kata Sakti seraya menyatakan Camat Sultan Daulat tidak konsisten.
Secara terpisah, Camat Sultan Daulat Baginda Nasution mengaku baru mengetahui adanya pembukaan lahan ratusan hektar di Desa Bawan oleh masyarakat dan telah memerintahkan kades terkait untuk menghentikan. Selain itu, Baginda juga mengaku telah melayangkan surat kepada Disbunhut untuk menetapkan tapal batas guna mengetahui status kawasan tersebut karena antara Desa Pasir Belo dan Bawan saling klaim kawasan. Sayangnya, kata Baginda, meski dilarangm, masyarakat terus saja melakukan pembukaan lahan. Masalah ini sendiri telah dilaporkan kepada asisten I untuk difasilitasi. (kh)
Menurut Karlinus, jika lahan-lahan di Kota Subulussalam terus diberikan kepada pemilik modal maka ke depan masyarakat setempat tidak mendapat tanah lagi. Di sisi lain, kata Karlinus, Pemerintah Kota Subulussalam juga membuat program perkebunan rakyat. Karenanya, Karlinus mengingatkan pemerintah setempat agar melihat jangka panjang jangan sampai masyarakat Subulussalam menjadi penonton di negeri sendiri. Dalam hal ini, Karlinus mengaku pihaknya berinisiatif untuk membuat qanun tentang pertanahan.
“Qanun ini untuk menghindari aksi jual beli tanah Negara, karena siapapun tidak bisa memperjualbelikan tanah Negara kecuali sudah ada sertifikat,” tegas Karlinus.
Senada dengan itu disampaikan Ketua Komisi B Netap Ginting. Menurut Netap, pemberian izin lokasi dan HGU harus dihentikan demi masa depan masyarakat Kota Subulussalam. Menurut Netap, seandainya Pemko Subulussalam ingin menyejahterakan masyarakatnya, bisa saja membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perkebunan.
“Karena dari pada memberikan kepada investor luar lebih baik daerah yang mengelola lahannya sendiri apalagi, kalau nanti dana otsus ini tidak ada lagi dari mana lagi sumber PAD kalau tidak ada usaha-usaha,” kata Netap.
Menanggapi masalah tersebut, Wali Kota Subulussalam Merah Sakti mengatakan pemberian izin hanya ke perusahaan yang jelas konpensasinya kepada masyarakat dan lahan terkait tidak bermasalah. Sebab, program pemerintah juga untuk mensejahterakan masyarakat melalui perkebunan. Dalam hal ini, Pemko Subulussalam menerapkan agar perusahaan yang masuk ke Subulusalam harus memberikan konpensasi seluas 30 persen untuk masyarakat sekitarnya.”Karena tidak pun kita berikan izin, banyak orang yang menguasai 25-50 hektar, padahal sesuai peratusan menguasai lahan 25 hektar saja harus ada izin,” kata Wali Kota Sakti seraya mengatakan sering mengimbau masyarakat agar tidak menjual belikan tanah untuk kepentingan pribadi.
Terkait penjualan tanah Negara, Walkot Sakti menyatakan kerap menginstruksikan kepada camat agar menjaga wilayahnya masing-masing tidak diganggu orang. Sakti menyontohkan Camat Sultan Daulat yang merekomendasi masyarakat Desa Pasir Belo membuat kerjasama dengan calon pemodal dan jelas porsinya. Dibelakang, kata Sakti, masyarakat Desa Bawan membuka lahan. Padahal, berdasarkan surat camatlah, Wali Kota Subulussalam mengeluarkan surat rekomendasi kepada Disbunhut, BPN untuk melihat apakah lahan tidak berbenturan dengan hutan lindung, hutan produksi, suaka margasatwa dan lain-lain.”Ternyata, surat memang dilayangkan ke pemerintah tapi di Bawan sudah kerja, kenapa tidak dari sebelumnya, dari mana uang mereka membuka lahan, berarti ada cukong di belakang, makanya ini akan dibentuk tim untuk ke lapangan,” kata Sakti seraya menyatakan Camat Sultan Daulat tidak konsisten.
Secara terpisah, Camat Sultan Daulat Baginda Nasution mengaku baru mengetahui adanya pembukaan lahan ratusan hektar di Desa Bawan oleh masyarakat dan telah memerintahkan kades terkait untuk menghentikan. Selain itu, Baginda juga mengaku telah melayangkan surat kepada Disbunhut untuk menetapkan tapal batas guna mengetahui status kawasan tersebut karena antara Desa Pasir Belo dan Bawan saling klaim kawasan. Sayangnya, kata Baginda, meski dilarangm, masyarakat terus saja melakukan pembukaan lahan. Masalah ini sendiri telah dilaporkan kepada asisten I untuk difasilitasi. (kh)
Editor : bakri
Baca Korannya di Bawah
[KORAN]
================================
================================
RSIA Subulussalam belum Mampu Tangani Pasien Melahirkan
=================================================================
SUBULUSSALAM
- Meski telah diresmikan tujuh bulan lalu, Rumah Sakit Ibu dan Anak
(RSIA) Kota Subulussalam belum mampu memberikan pelayanan bagi ibu
melahirkan. Seorang pasien melahirkan terpaksa dirujuk ke Sidikalang,
Sumatera Utara lantaran tidak dapat dilayani di RSIA Kota Subulussalam.
“Yang membuat kami kecewa karena awalnya pihak rumah sakit bilang mampu
dilayani tau-taunya juga harus dirujuk,” kata Rahmin Bancin, orang tua
pasien kepada Serambi, Senin (27/2) kemarin.
Rahmin menerangkan, pagi sekitar pukul 09.00 dia membawa anak perempuannya bernama Yanti (25) ke RSIA Subulusalam untuk menjalani proses persalinan perdananya. Saat di rumah sakit, Rahmin mengaku sempat menanyakan kepada petugas medis apakah mampu melayani pasien tersebut dan jika tidak akan dibawa ke Rimo atau Sidikalang. Saat itu, kata Rahmin, pihak RSIA mengaku bisa dilayani karena peralatan sudah lengkap termasuk petugas medis.
“Yang kami kecewanya karena paginya kami tanyakan apakah mampu dilayani dan mereka bilang bisa, taunya pas siangnya malah hendak dirujuk ke Rumah Sakit Aceh Singkil di Rimo, saya akhirnya tidak mau dan memilih rujuk ke Sidikalang saja biar tidak ada lagi dua kali rujuk,” kata Rahmin.
Menurut Rahmin, dia menolak anaknya dirujuk ke Rimo, Aceh Singkil lantaran dikhatirkan sesampai di sana kembali disarankan di rujuk ke Medan, Sumatera Utara. Pasalnya, kondisi pasien saat itu sangat melemah sehingga dikhatirkan tidak mampu jika harus bolak-balik di rujuk. Di RSIA Subulussalam, lanjut Rahmin nyaris tidak ada pelayanan medis kecuali sebatas infus, suntik dan oksigen. Rahmin mengatakan, karena meminta dirujuk ke Sidikalang, akhirnya harus menanggung segala biaya seperti sewa Ambulance sebesar Rp 350.000. Bahkan Rahmin mengaku terpaksa memakai mobil Ambulance Puskesmas Simpang Kiri lantaran Ambulance milik RSIA tidak ada minyak.
Menanggapi hal itu, Plh. Direktur RSIA Subulussalam, dr Azman yang dikonfirmasi Serambi mengatakan, dalam melayani pasien pihaknya terlebih dahulu melakukan observasi setelah dilihat perkembangan tidak dapat dilayani maka harus dirujuk. Sebab, sejauh ini belum ada kerjasama dengan dokter spesialis di RSIA Subulussalam. Sehingga segala sesuatu pelayanan yang tidak dapat ditangani oleh dokter umum maka harus dirujuk. Pelayanan yang ada saat ini kata Azman baru dasar. Saat ini, Azman mengaku sedang melakukan pembenahan-pembenahan dan jika sudah selesai maka akan dilakukan kerjasama dengan spesialis.
“Jadi soal pasien melahirkan tadi tidak lagi batasan dokter umum yang melakukan tindakan itu, demi keselamatan pasien harus dirujuk,” terang Azman seraya membantah mobil ambulance tidak ada. Namun yang terjadi karena pihak keluarga meminta dirujuk ke Sidikalang padahal RSIA belum bisa merujuk langsung ke sana kecuali ke Singkil. (kh)
Rahmin menerangkan, pagi sekitar pukul 09.00 dia membawa anak perempuannya bernama Yanti (25) ke RSIA Subulusalam untuk menjalani proses persalinan perdananya. Saat di rumah sakit, Rahmin mengaku sempat menanyakan kepada petugas medis apakah mampu melayani pasien tersebut dan jika tidak akan dibawa ke Rimo atau Sidikalang. Saat itu, kata Rahmin, pihak RSIA mengaku bisa dilayani karena peralatan sudah lengkap termasuk petugas medis.
“Yang kami kecewanya karena paginya kami tanyakan apakah mampu dilayani dan mereka bilang bisa, taunya pas siangnya malah hendak dirujuk ke Rumah Sakit Aceh Singkil di Rimo, saya akhirnya tidak mau dan memilih rujuk ke Sidikalang saja biar tidak ada lagi dua kali rujuk,” kata Rahmin.
Menurut Rahmin, dia menolak anaknya dirujuk ke Rimo, Aceh Singkil lantaran dikhatirkan sesampai di sana kembali disarankan di rujuk ke Medan, Sumatera Utara. Pasalnya, kondisi pasien saat itu sangat melemah sehingga dikhatirkan tidak mampu jika harus bolak-balik di rujuk. Di RSIA Subulussalam, lanjut Rahmin nyaris tidak ada pelayanan medis kecuali sebatas infus, suntik dan oksigen. Rahmin mengatakan, karena meminta dirujuk ke Sidikalang, akhirnya harus menanggung segala biaya seperti sewa Ambulance sebesar Rp 350.000. Bahkan Rahmin mengaku terpaksa memakai mobil Ambulance Puskesmas Simpang Kiri lantaran Ambulance milik RSIA tidak ada minyak.
Menanggapi hal itu, Plh. Direktur RSIA Subulussalam, dr Azman yang dikonfirmasi Serambi mengatakan, dalam melayani pasien pihaknya terlebih dahulu melakukan observasi setelah dilihat perkembangan tidak dapat dilayani maka harus dirujuk. Sebab, sejauh ini belum ada kerjasama dengan dokter spesialis di RSIA Subulussalam. Sehingga segala sesuatu pelayanan yang tidak dapat ditangani oleh dokter umum maka harus dirujuk. Pelayanan yang ada saat ini kata Azman baru dasar. Saat ini, Azman mengaku sedang melakukan pembenahan-pembenahan dan jika sudah selesai maka akan dilakukan kerjasama dengan spesialis.
“Jadi soal pasien melahirkan tadi tidak lagi batasan dokter umum yang melakukan tindakan itu, demi keselamatan pasien harus dirujuk,” terang Azman seraya membantah mobil ambulance tidak ada. Namun yang terjadi karena pihak keluarga meminta dirujuk ke Sidikalang padahal RSIA belum bisa merujuk langsung ke sana kecuali ke Singkil. (kh)
Editor : bakri
Baca Korannya di Bawah :
[KORAN]
====================================
====================================
Wali Kota Subulussalam Bantu OSIS
=====================================================
SUBULUSSALAM - Sedikitnya 13
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SMA, MA dan SMK se-Kota
Subulussalam mendapat bantuan masing-masing senilai Rp 2,5 juta.
Demikian janji Wali Kota Subulussalam Merah Sakti saat bersilaturahmi
dengan pengurus OSIS tingkat SLTA se Pemko Subulussalam, Senin (27/2)
kemarin di SMAN 1 Simpang Kiri Subulussalam.
Selain bantuan untuk OSIS, Wali Kota Merah Sakti juga berjanji akan menuntaskan persoalan mobiler sekolah di daerah tersebut yang dikeluhkan para siswa dan guru. Pasalnya, para siswa dan guru mengeluhkan kondisi mobiler sekolah yang mayoritas rusak parah sehingga para siswa harus duduk berdesakan. Para siswa juga mengeluhkan sarana olah raga dan fasilitas ibadah (musahalla) di mana sebagian tidak memiliki sajadah.
Selain masalah mobiler, persoalan pagar dan keterbatasan guru hingga sumber dana untuk pembayaran tenaga guru honor turut disampaikan.
Wali Kota Subulussalam Merah Sakti langsung memerintahkan dinas Pendidikan untuk menuntaskan persoalan mobiler. Bahkan wali kota memberikan deadline selama dua bulan untuk pemenuhan mobiler di seluruh sekolah di Kota Subulussalam.
“Nanti setelah dua bulan saya akan turun me ngecek ke sekolah-sekolah apakah mobilernya sudah lengkap atau belum,” tegas Sakti.
Tak hanya itu, wali kota juga memberikan tugas kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk membangun jalan menuju sekolah, Dinas Syari’at Islam serta intansi lainnya. Silaturahmi yang dihadiri sekretaris Disdik Budpora Asmial, Plt Kadis Syariat Islam Usni B, perwakilan Kakan Kemenag Rislizarnas, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Tgk. Maksum dan Pj. Kadis PU Anasri. Silaturrahmi tersebut dibungkus dengan tema meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan nilai-nilai budaya. (kh)
Selain bantuan untuk OSIS, Wali Kota Merah Sakti juga berjanji akan menuntaskan persoalan mobiler sekolah di daerah tersebut yang dikeluhkan para siswa dan guru. Pasalnya, para siswa dan guru mengeluhkan kondisi mobiler sekolah yang mayoritas rusak parah sehingga para siswa harus duduk berdesakan. Para siswa juga mengeluhkan sarana olah raga dan fasilitas ibadah (musahalla) di mana sebagian tidak memiliki sajadah.
Selain masalah mobiler, persoalan pagar dan keterbatasan guru hingga sumber dana untuk pembayaran tenaga guru honor turut disampaikan.
Wali Kota Subulussalam Merah Sakti langsung memerintahkan dinas Pendidikan untuk menuntaskan persoalan mobiler. Bahkan wali kota memberikan deadline selama dua bulan untuk pemenuhan mobiler di seluruh sekolah di Kota Subulussalam.
“Nanti setelah dua bulan saya akan turun me ngecek ke sekolah-sekolah apakah mobilernya sudah lengkap atau belum,” tegas Sakti.
Tak hanya itu, wali kota juga memberikan tugas kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk membangun jalan menuju sekolah, Dinas Syari’at Islam serta intansi lainnya. Silaturahmi yang dihadiri sekretaris Disdik Budpora Asmial, Plt Kadis Syariat Islam Usni B, perwakilan Kakan Kemenag Rislizarnas, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Tgk. Maksum dan Pj. Kadis PU Anasri. Silaturrahmi tersebut dibungkus dengan tema meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan nilai-nilai budaya. (kh)
Editor : bakri
Baca Korannya :
0 Comments
Print this page