Dari Kota Subulussalam
========================================
Dewan Curigai Tanah Negara Diperjualbelikan
========================================================
Dewan Curiga Tanah Negara Diperjualbelikan
Netap mengaku mendapat informasi terkait dugaan jual beli tanah Negara di Kecamatan Longkib dan Runding oleh cukong yang berasal dari Sumatera Utara seperti Dairi, Tanah Karo, Langkat, Binjai dan Medan. Para cukong tersebut menurut Netap menguasai lahan negara dengan modus operandinya menjadikan masyarakat sebagai tameng. Caranya, kata Netap, masyarakat ramai-ramai membuka lahan kosong antara dua hingga empat hektar. Kemudian, dikeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Tanah (SPPT) sehingga dianggap legal. Selanjutnya, lahan yang telah diimas tumbang, kata Netap diganti rugi oleh cukong dan melengkapi dengan surat ganti rugi lahan. Ganti rugi lahan yang diterima oleh masyarakat ini menurut Netap tidak lah besar yakni sekitar Rp 2 juta per hektar.
Tidak hanya itu, permainan, menurut Netap berlanjut dalam proses pembuatan surat kepemilikan lahan terkait. Sebab, sesuai aturan apabila seseorang menguasai lahan perkebunan di atas 25 hektar maka harus melengkapi dokumen seperti Izin Lokasi (IL) Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) dan lain-lain. Karenanya, untuk menghindari hal tersebut, para cukong memecah-mecah surat terkait masing-masing sepuluh hektar per orang.
“Jadi lahan yang luasnya 100-200 hektar itu dalam surat pemiliknya dibuat beberapa orang (dipecah-red), satu orang misalnya sepuluh atau 15 hektar padahal masih dalam kelaurganya bisa saja istri anak atau keluarga lain. Ini dilakukan untuk menghindari pajak dan perizinan lain,” terang Netap.
Lebih jauh Netap yang juga Sekretaris Fraksi Keadilan Bersama mengatakan bahwa praktik jual beli tanah Negara kepada pihak luar tersebut telah berlangsung sekitar dua tahun. Dalam praktik ini diperkirakan ada sekitar 2000-an hektar tanah Kota Subulussalam yang dikuasai oleh cukong asal Sumatera Utara. Persoalan ini lanjut Netap seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah setempat. Pasalnya, pembukaan lahan yang bermodus masyarakat itu menggunakan alat berat excavator (beko).
“Karena setelah lahan itu diganti rugi dari masyarakat langsung dibuat parit pembatas dengan menggunakan alat berat,” kata Netap.
Jual beli lahan negara tersebut, menurut Netap tidak hanya terhadap hutan-hutan kosong tetapi ada lahan transmigrasi di sana yang juga lewong dijual kepada para cukong tanah. Karenanya, lagi-lagi Netap mendesak tindakan Pemerintah Kota Subulussalam menghentikan praktik penjualan tanah negara. Jika tidak, Netap kuatir lima atau sepuluh tahun ke depan, masyarakat Subulussalam tidak lagi memiliki tanah untuk digarap sehingga menjadi penonton alias buruh di negeri sendiri. Masyarakat sendiri menurut Netap rela menjual tanah dengan ganti rugi yang tidak begitu besar lantaran himpitan ekonomi.
Terakhir, Netap mengakui mengendus kasus jual beli tanah negara kepada cukong tersebut terorganisir. Karena itu perlu sebuah tim khusus yang kuat untuk membongkar mafia tanah tersebut. Yang menjadi garda terdepan, kata Netap, sejatinya adalah pihak pemerintah. Dari pihak DPRK Subulussalam melalui komisi B yang membidangi perkebunan, kehutanan dan perekonomian masyarakat akan mengusulkan pansus untuk mengungkap mafia tanah. (kh)
Editor : bakri
Klik Untuk Baca Korannya di Bawah .[Koran]
================================
6 Kabupaten Kurang Anggaran Rp 15,5 M
================================================
* KIP Usulkan ke Pemprov
BANDA
ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh masih dihadapkan masalah
anggaran menjelang pilkada yang akan dilaksanakan 9 April. Setidaknya
KIP menyatakan masih membutuhkan Rp 15,5 miliar dana tambahan untuk
membiayai penyelenggaraan tahapan pilkada di enam kabupaten/kota yang
hanya melaksanakan pemilihan gubernur/wakil gubernur.
Ketua
Divisi Logistik dan Keuangan Robby Syahputra kepada Serambi, Senin
(20/2) di Banda Aceh mengatakan, keenam kabupaten/kota tersebut berada
di bawah koordinasi KIP Provinsi. Yaitu; Aceh Tenggara, Subulussalam,
Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Selatan dan Aceh Tamiang. “Sedangkan untuk KIP
Provinsi tidak ada penambahan anggaran karena mencukupi sampai
pelaksanaan hari H,” kata Robby.
Dia menjelaskan untuk KIP
Provinsi, beberapa kebutuhan anggaran lainnya seperti pengadaan buku
pintar untuk KPPS, sosialisasi dan pengelolaan Media Center sudah
dibantu IFES.
“Jadi anggaran yang tidak difungsikan itu kita
revisi untuk penambahan honorer KIP Aceh sehingga tak ada penambahan
biaya untuk putaran pertama. Sedangkan untuk putaran kedua, dana yang
dibutuhkan masih dalam proses pembahasan,” jelas alumnus Dayah Jeumala
Amal ini.
Menurut Robby penambahan anggaran juga dibutuhkan untuk
penyelenggaraan tahapan pilkada di 17 kabupaten/kota yang melaksanakan
pilkada serentak gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali
kota/wakil wali kota.
Akan tetapi, kata Robby, seberapa besar
kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh 17 kabupaten kota tersebut belum
dapat dipastikan secara nominal karena berada di bawah koordinasi Setda
Aceh.
Robby mejelaskan kebutuhan anggaran tambahan pilkada
tersebut merupakan dampak dari adanya putusan Mahkamah Konsitusi Nomor
108/PHPU./D-IX/2011 yang antara lain memerintahkan KIP Aceh membuka
kembali pendaftaran calon kepala daerah.
Akibat dari putusan
tersebut memicu ternjadinya penambahan hari kerja yang kemudian juga
bertambahnya anggaran untuk honorarium penyelenggara di provinsi, biaya
perjalanan dinas dan kebutuhan kantor.(sar)
Editor : bakri
Klik Untuk Baca Korannya di Bawah .
[Koran]
0 Comments
Print this page