ICMI Minta Provinsi Tengahi Konflik Pilkada Subulussalam

SUBULUSSALAM – Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Kota Subulussalam dr H Syahyuril, meminta Pemerintah Aceh untuk turun tangan menyelesaikan kemelut pilkada wali kota/wakil wali kota Subulussalam 2013. Langkah ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat merugikan masyarakat Subulussalam.

“Saya pikir sudah saatnya provinsi turun tangan menengahi masalah politik pilkada Subulussalam. Jangan sampai mereka (provinsi) hanya sekedar melihat-lihat saja kekisruhan yang melanda Subulussalam. Sebagai pemerintahan lebih tinggi atau katakanlah koordinator kabupaten/kota, ada kewenangan provinsi menyelesaikan persoalan di daerah,” kata Syahyuril kepada Serambi Sabtu (9/3).Mantan anggota DPRK Aceh Singkil ini juga menyarankan kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk bersedia mengikuti sesuai aturan yang ada agar persoalan yang terjadi tidak berlarut-larut.  Syahyuril pun mengakui bahwa gejolak politik yang kini melanda Kota Sada Kata itu sudah masuk dalam tahap mengkuatirkan.

Pasalnya, gelombang aksi unjuk rasa massa yang menolak pilkada 2013 dengan pihak yang pro sangat berpotensi memicu konflik horizontal dimana masyarakat berpeluang dibenturkan di lapangan. Menurut Syahyuril, seharusnya aksi unjuk rasa menentang pilkada beberapa waktu lalu tidak perlu dibalas dengan unjuk rasa, sebab hal itu dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan.

“Kalau ini tidak segera diredam dampak buruknya lebih besar dan pada akhirnya, masyarakat juga yang menanggung azab, sekarang sudah terasa sebenarnya, APBK yang belum bisa dibelanjakan berdampak pada realisasi program terutama kebutuhan rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan eonomi,” tandas Syahyuril.

Sekretaris Komisi A DPRK Subulussalam Bakhtiar HS yang mengubungi Serambi, Sabtu (9/3) secara terpisah mengatakan, sebagai daerah otonom, Pemko Subulussalam memang memiliki otoritas lebih besar untuk menyelesaikan masalahnya. Namun bukan berarti menghilangkan kewenangan pemerintah provinsi. Sebab, pemerintah provinsi masih memiliki kewenangan 30 persen terhadap kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Terhadap pilkada Subulussalam, Bakhtiar menilai perlu peran serta pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur atau wakil gubernur agar prokontra pelaksanaan pilkada 2013 di Subulussalam tidak bergejolak lebih besar. “Kami minta Pemerintah Aceh dalam hal ini gubernur/wakil gubernur turun tangan menyelesaikan masalah Pilkada Subulussalam,” ujarnya.

Politisi PDI-P ini mengaku khawatir apabila masalah masalah pilkada Subulussalam tidak segera diselesaikan akan menimbulkan gejolak politik yang berpotensi terjadinya konflik horizontal.

Sumber: Subulussalamkota.com